Pengajuan Kelonggaran Kredit Ditolak

Sendi perekonomian juga terpengaruh. Hal ini akhirnya berdampak pada turunnta pendapatan masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga telah memberikan regulasi khusus yang bertujuan untuk meringankan kewajiban pembayaran kredit kepada debitur di perbankan dan perusahaan keuangan. Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudharma mengatakan ada beberapa bentuk pengajuan kredit agar diberi keringanann. Untuk sektor perbankan, bentuk konsesi yang dapat diperoleh adalah:

Perubahan model pembayaran utama. Meringankan dengan menangguhkan bunga tanpa atau penjadwalan ulang pokok pinjaman.

Jangka waktu kredit diperpanjang. Kurangi cicilan bulanan dengan meningkatkan jangka waktu kredit maksimum 12 bulan.

  • Periode penundaan. Pembayaran bunga hanya dalam jangka waktu tertentu.
  • Penangguhan cicilan pokok pinjaman dan partisipasi dalam bunga / margin / keuntungan. Minimal 6 bulan dan maksimal 12 bulan bagi yang terkena dampak berat khususnya UMKM.

Keringanan yang dapat diperoleh dari perusahaan pembiayaan

  • Jangka waktu kredit yang diperpanjang;
  • Pembayaran cicilan;
  • Masa tenggang (pembayaran bunga).

Untuk bank-bank di wilayah Kalimantan Timur, perkiraan jumlah rekening yang terkena dampak mencapai 133.489 rekening atau Rp. 12,9 triliun. Dari jumlah tersebut, 21.477 rekening telah direstrukturisasi dengan total nilai Rp2,9 triliun. Sementara itu, ada 100.663 UKM yang mungkin terkena dampak senilai Rp 4.856 triliun. Dari UMKM yang berpotensi terkena dampak, sebanyak 37.372 rekening telah meminta bantuan dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp 2224 triliun. Dari total permintaan penyimpangan, 17.735 akun disetujui dengan nilai US $ 1,359 triliun.

Di satu sisi, ada 342 rekening senilai Rp 26,5 miliar yang belum disetujui. Sektor ekonomi yang terkena dampak paling besar adalah perdagangan grosir dan eceran, dengan total 31.957 rekening yang diusulkan untuk direstrukturisasi senilai Rp 2,2 triliun. Dari jumlah itu, 14.392 rekening senilai Rp 1,7 triliun sudah disetujui.

Ada beberapa alasan mengapa permohonan restrukturisasi ditolak / tidak disetujui oleh bank umum. Salah satunya didasarkan pada penilaian internal Bank, debitur tersebut tidak termasuk dalam kategori untuk diberikan perlakuan khusus. Bahkan debitur tidak puas dengan skema penangguhan angsuran yang ditetapkan oleh Bank. Debitur juga memiliki tunggakan sebelum wabah atau diklasifikasikan sebagai kredit macet.

Artinya orang yang terkena tidak terkena Covid-19, tapi sebenarnya sudah menunggak selama 2-3 bulan sebelumnya. Namun bila ada juga aturan ini dipertahankan. Sebenarnya Anda masih bisa mengajukan kredit, tapi tidak dengan skema ini.

Sedangkan untuk perusahaan pembiayaan di Kalimantan Timur, berdasarkan penilaian internal perusahaan pembiayaan, terdapat 23.545 calon debitur yang terkena Covid-19 dengan nilai Rp 1.584 triliun. Dari total 16.030 debitur yang telah diberi otorisasi restrukturisasi dengan total nilai Rp 751 miliar. Sedangkan di satu sisi, ada 595 debitur senilai Rp 48,3 miliar yang klaimnya ditolak.

Alasan penolakan permohonan ini terutama karena pemohon adalah pejabat negara yang aktif dan dalam menghitung kapasitas pengembalian dengan menggunakan SK dan PNS, ia menunggak sebelum 2 Maret 2020 (sebelum pelaksanaan stimulus). ), unit telah berpindah tangan.

Made Yoga Sudharma menjelaskan, ada kebijakan khusus yang berlaku jika seseorang yang memiliki tunggakan kredit mendapat kelonggaran kredit saat Covid-19. Jika kreditor yang pailit ini sebelumnya dimasukkan dalam daftar pembayaran tidak lancar, melalui restrukturisasi covid, negara akan kembali menjadi debitur dengan pembayaran tetap. Dengan perubahan status ini, jelas akan berdampak besar saat debitur ingin mengajukan kredit lagi nanti. Debitur akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menerima kredit karena mereka memiliki riwayat pembayaran yang teratur.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *